Inilah problematik nasib dunia pendidikan
indonesia.
data badan pusat statistik indonesia:
1.jumlah
anak putus sekolah masih sekitar 4,5 juta jiwa yg membuat rasio
partisipasi pendidikan penduduk indonesiabaru sebesar 68,4% dan tingkat
pendidikan indonesia hanya rata2 sampai SMP
2.Sekitar 75-80% (7-8
orng dr setiap 10 orng) pelajar tingkat SD sampai SMU putus sekolah.
3.Sekitar
60% (6 dr setiap 10 orng) pelajar setingkat SMU tak mampu melanjutkan
ke bangku kuliah.
4.sekitar 20 ribuan sekolah dr SD hingga SMU
dalam kondisi rusak berat.
5.Sekitar 535.825 (60%) dr 900.000
ruang sekolah di seluruh pelosok terindikasi dalam kondisi rusak.
6.Sekitar
14,6 juta (12,1%) penduduk di indonesia berusia 15 tahun ke atas di
dapati buta huruf.
7.Tingkat kesejahteraan hidup dan kualitas guru
yg masih kurang.
fakta di atas bahwa persoalan di sektor
pendidikan ini di sebabkan oleh kebijakan pemerintah (semenjak Orde
Baru) yg mengutamakan kepentingan modal asing (kebijakan pro
neoliberalisme) di mana sektor pendidikan di jadikan sasaran sebagai
ajang pelipatgandaan modal atau yg lebih di kenal sebagai kapitalisasi
pendidikan (sama halnya penghisapan terhadap kaum buruh).
bentuk2 kapitalisasi bahkan neoliberalisme pendidikan selain
dari peningkatan biaya pendidikan dapat terlihat dr arah kurikulum
pendidikan nasional.pada jaman orde baru di kenal kurikulum link and
match yang berarti bahwa proses dan hasil dunia pendidikan di abadikan
untuk kepentingan industri atau pasar yg di kuasai oleh kaum pemodal, yg
dlm prakteknya di buktikan dengan menjamurnya pendidikan-pendidikan D3
yg lebih aplikatif dan cepat mencetak tenaga kerja (buruh) siap pakai
dan dengan biaya pendidikan yg terus meningkat tiap tahunya,membuat
pelajar dan mahasiswa semakin terfokus di ruang akademik yg semata-mata
telah di konstruksikan untuk mendukung kepentingan modal,dan
pemberangusan ruang politik mahasiswa (dgn NKK/BKK) paska orde
baru,pengelolaan sektor pendidikan oleh pemerintah justru semakin
memperdalam bentuk-bentuk komersialisasi.
banyaknya
praktek-praktek pungutan liar yg di terapkan oleh institusi pendidikan,
misalnya penarikan seragam sekolah,penarikan biaya buku,penarikan uang
perpustakaan,penarikan biaya kesehatan,penarikan biaya Kuliah Kerja
Nyata,penarikan biaya wisuda dan lain-lain,yg seharusnya pemberian
fasilitas dan tekhnologi penunjang pendidikan menjadi tanggungjawab
negara.Sekolah gratis yg di kampanyekan rezim SBY-JK sejatinya mengilusi
kesadaran rakyat,karena dlm aspek2 pembiayaan untuk sekolah gratis
yakni dgn cara memotong subsidi BBM untuk menaikkan anggaran dana BOS
serta adanya bantuan dr APBD,tutup lobang dan gali lonbang yg di lakukan
oleh pemerintah hanya menyenangkan rakyat untuk sementara waktu
saja,dan akhirnya hilanglah subsidi-subsidi untuk rakyat.Dan dana dari
APBD sejatinya adalah bohong, karena semua SDA dan SDM di kuasai dan
dieksploitasi oleh pemodal seperti yg terjadi di kec.langgudu desa
waworada pertambangan batu mangan yg secara subtansi sangat merugikan
rakyat proletariat.
asaudah tampak jelas setelah perangkat
suprastruktur di lengkapi dan penetapan rekomendasi nasional summit oleh
rezim borjuasi SBY-BD semakin memberikan ruang gerak yg
selebar-lebarnya bagi kelas pemodal dalam mengintervensi dunia
pendidikan baik dalam bentuk investasi modal ataupun keterlibatan dlm
menyusun kurikulum,wujudnya akan menjadikan pendidikan sebagai perangkat
yg akan menyangga kapitalisme secara idiologi.Akan ada hegemoni secara
terbuka dan terus menerus dalam dunia pendidikan sehingga outputnya
jelas sebagai sekrup-sekrup pasar dengan watak sangat individualistik
terpisah dari hubungan sosial yg membentuknya.Hal ini tdk terlepas dr
hegemoni kelas pemodal sungguh ini adalah disorientasi nilai-nilai
pendidikan yg humanistik.
Perkembangan pendidikan sekarang dr
nasional summit adalah bahwa pendidikan di jadikan sebagai pemasok
tenaga-tenaga produktif dan juga akan menjadi tentara cadangan
industry,semuanya tidak lain hanya untuk kestabilan pasar dlm setiap
sector dlm upaya mempercepat akumulasi modal dengan bersembunyi di balik
program populis pengkualitasan sumber daya manusia dengan kata lain
pengkualitasan pendidikan.Terbukti dalam road map KADIN (kamar dagang
indonesia) yg notabenenya kompradornya dr pengusaha-pengusaha kelas
pemodal,dimana dlm upaya pengkualitasan pendidikan KADIN terlibat dlm
penyusunan kurikulum entrepreneurship- mengajarkan peserta didik
(mahasiswa) untuk memiliki skill tekhnik wirausaha.Pada dasarnya prinsib
atau subtansi dari itu semua adalah memisahkan pendidikan dari
tanggungjawabnya sebagai alat memajukan peradaban masyarakat yaitu
perbaikan hidup masa rakyat, disamping itu juga akan melepaskan tanggung
jawab negara terhadap hak-hak layak hidup rakyat.Sesungguhnya
nasional summit akan menjadi jalan lapang kapitalisasi pendidikan yg
berwatak rampok.
Rezim SBY-BUDIONO tak
ubahnya berwatak kolonial.....
pendidikan
di kecematan langgudu juga terindikasi bobrok dalam memanajemen
sistim pendidikan,itu terbukti berdasarkan pengakuan dr salah seorang
guru di salah satu Sekolah setingkat SMA di langgudu bahwa
ketumpangtindihan tenaga pengajar dlm bekerja dan pendidikan dijadikan
ajang publikasi bahwa hanya ada satu desa yg layak menjadi desa
pendidikan,itu terbukti dengan menjamurnya sekolah-sekolah yg sudah
melampaui kebutuhan rakyat,ini adlh sebuah bentuk penindasan
dan pemborosaan terhadap uang negara padahal dana pokok kebutuhan rakyat
yg bersubsidi di alih ke sektor pendidikan,berarti kita bisa
mngamsumsikan bahwa pendidikan di kecamatan tersebut di jadikan sebagai
ajang pelipat gandaaan modal bagi para tokoh pendidikan di sana,,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar