GERAKAN BERSAMA PEMUDA DAN MAHASISWA BIMA
HENTIKAN PELANGGARAN HAM DAN NETRALITAS PNS DALAM MENYONGSONG PEMILUKADA KAB.BIMA 2010/2015
Muh. Ikhsanul Yakin
Negara indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dan negara yang kaya akan SDA & SDM segala sesuatu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat telah diatur dalam UUD 1945 dan UU yang wajib untuk dijalankan dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh segenap rakyat indonesia, kabupaten bima merupakan bagian dari NKRI yang tidak terlepas dari keinginan yang namanya kesejahteraan dan keadilan tapi sungguh ironis kemudian kabupaten bima begitu banyak menyimpan berbagai problema, dan pada hari ini kabupaten bima bisa dikatakan kabupaten yang telah melahirkan kaum – kaum penindas yang sama sekali tidak menunjukan keberpihakanya kepada rakyat, dan yang perlu kita ketahui sebentar lagi kita akan menghadapi momen demokratisasi pilkada 2010 - 2015 kabupaten bima dan rakyatlah yang menentukan nasib bima 5 tahun kedepannya, yang insya allah akan di laksanakan dalam waktu dekat ini, pada momen ini pemerintah kabupaten bima telah membiarkan rakyatnya untuk menciderai demokrasi yang sejati maraknya PNS yang terlibat dalam politik praktis,karena memang dalam UUD telah melarang PNS,TNI,POLRI masuk dalam rana politik praktis, tapi sungguh ironis kemudian mereka telah melegalkan apa yang di larang oleh UU tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk itu kami dari organisasi Gerakan Bersama Pemuda Dan Mahasiswa Bima (GEBPMABI) menyatakan sikap :
1. Hentikan pelanggaran HAM
2. Netralitas PNS dalam menyikapi pilkada Kabupaten Bima 2010-2015
Mataram, 24 April 2010
Mengetahui,
Ikhsan KRB Ilham Samili
Korlap Kordum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar