Pernyataan Sikap HMI MPO Cabang Mataram

PERNYATAAN SIKAP
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG MATARAM (HMI MPO)
Indonesia Dalam Hitungan Kertas Telah Rugi

Dua periode kepemimpinan SBY-Boediono sampai hari telah tercatat menjadi salah satu kepemimpinan yang telah gagal membawa misi perubahan atas realitas keterpurukan saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan budaya setempat. Di mana kondisi social INDONESIA belakangan ini berada dalam satu kemerosotan yang sangat parah di segala bidang. Wacana perubahan hanya menjadi agenda politik yang menghabiskan anggaran Negara. pengangguran, kemiskinan, kapitalisasi di bidang pendidikan, dan masalah-masalah pokok lainnya seperti pemebrantasan korupsi, dan pengalihan isu terorisme telah di hegemoni oleh rezim Sby-Boediono
Berikut ini adalah perkembangn situasi internasional dan kesimpulan mengenai ekonomi, politik dan dan kebudayaan di dalam negeri.
Situasi Politik Luar Negeri Atau Internasional




Perkembanganm politik internasional semakin menegaskan pergeseran dari uni-polar menjadi multi polar.
 Di asia timur, posisi as memang masih dominan, khususnya melalui jepang, korsel dan Taiwan, sedaangkan cina sepertinya belum sukses unutk menembus dominasi ini. hagemoni as semakin merosot di irak dan afganisxtan , dua medang perang yang gagal di kuasai sepenuhnya oleh pasukan penduduk as dan aliansisnya. selain dari pada itu as kurang juga berhasil menjaga halaman belakangnya sendiri yaitu amerika latin, yang saat ini sedang giat-giatnya membangun integrasi regional tampa kehadiran kanada dan as.
 Di eropa, tempat di mana krisi baru saja di mulai, sejumlah
pemerintahannya mulai mengeluarkanya kebijakan yang memangkas kesejahteraan rakyat, separti pemangkasan subsidi, memeprpanjang usia pensium, dan lain sebagai. Di eropa juga di tandai dengan meningginya politik rasialisme, seperti yang di tunjukan oleh perancis yang mengusir kaum gypsi dan munculnya partai politik ultra-kanan penentang imigran.
 Untuk ASEAN, di ketahui adanya peningkatan pembelian senjata terutama setelah isu sengketa perbatasan indonasia-malaysia menguat. Indonesia terus menerus membeli pesawat tempur sukhoi, sedangkan Malaysia dan philipina juga mengakui hal serupa.
 Secara global, ada kesimpulan mengenai meningkatnya kecendrungan mengenai masing-masing Negara bangsa untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya. Di erpa, kebangkitan isu-isu nasional ini telah memicu lahirnya xenophobia, anti imigran, dan islamicphobia. Sementara di negeri-negeri dunia ke tiga, yang sebagian besar adalah jajahan, sentimen nasionalisnya cenderung progresif.
 Politik luar negeri indonesia sangat perlu di koreksi , sebab tidak mencerminkan politik yang bebas aktif, melainkan politik luar negeri yang memihak kepada imperialism global, khususnya kepada AS. Politik luar negeri Indonesia tidak mempunya karakter, tidak bermartabat, dan tidak mandiri terhadap imperialism.
Situasi Nasional
Dalam Bidang Perekonomian
 Derajat perekonomian ekonomi neoliberal saat ini menunujukan, bahwa beberapa di sector ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang sangat besar di banding modal di dalam negeri, misalnya Jenis tambang dan migas lebih kurang 80%, Bank 50%, Industry jasa, dan telekomunikasi, air minum dan sector strategi lainnya.
 Sebetulnya ini tercermin dalam PDB kita, yang sebagian besar adalah hasil produksi orang dan perusahan asing di Indonesia, namun di bangga-banggakan pemerintah sebagai prestasi ekonomi. Jadi, peningkatan PDB sebagian besar Karena konstribusi asing. Sebagai perbandingan hal, dalam produk domestic bruto(PDB) Indonesia, ekonomi nasional atau rakyat(UMKM) yang berjumlah 40,1 juta atau 99,8% dari total pelaku ekonomi hanya menikmati 39,8% dari PDB, sementra koorporasi besar asing menikmati hingga 60,2%.
 Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil ( UKM) industry rumah tangga dan usaha informal) semakain hancur dari infasi dari retai-retail bermodal, seperti circle, alfamart, seven-eleven,dsg. Yang sudah bisa masuk di kampung-kampung Pertumbuhan industry dalam negeri terus merosot, hanya tercatat 3,5%, terendah dalam 10 tahun terakhir. Fenomena de-industrialisasi di picu oleh dua hal pokok;(1) kenaikan semua komponen biaya produksi, seperti kenaikan tarif TDL dan kebutuhan energy lainnya. (2).produk industry dalam negeri kehilangan daya kompetitifnya saat pasang dalam nenegeri di banjiri produksi dari luar.
 .
 Dalam hal pasal ini, sebuah data menunjukan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara koorporasi besar asing domestic menguasai 80%.
 Sector perbangkan, yang seharusnya menjadi penyedia dana untuk industry dan membiayai pembangunan, sekarang ini mulai di kuasai oleh modal asing. Karena di dominasi pihak asing, maka bank Indonesia kesulitan mengontrol suku bunga. Itu pula yang menyebabkan banyak industry di dalam negeri yang kekeringan kredit.
 Sementara itu, selama lima tahun mengurus keuangan Negara, Sri Mulyani berhasil menambah total utang Indonesia sebesar Rp.275 triliun, total utang kita saat ini mencapai Rp.1.588 triliun, lebih besar dari pada total APBN kita tiap tahunnya ( sebetulnya, dalam hitungan kertas, Indonesia sudah bangkrut).
 Selain dengan retorika infestasi dan membiayai pembangunan, sebagian besar penarikan utang baru ini di lakukan untuk membiayai ”program belas kasihan” SBY-Boediono seperti BLT,KUR, PNP mandiri,dan termaksud membiayai anti kemiskinannya Boediono sebesar Rp.55 triliun.
 Pada kenyataannya, program belasan kasihan itu di maksudkan unutk mengangkat ekonomi rakyat(kaum miskin), melainkan untuk mendorong konsumsi dan sekaligus sebagai penawar terhadap ledakan social akibat kemiskinan.
 Belum lagi korupsi yang merusak ekonomi nasional seperti rayap yang memakan tiang-tiang bangunan. Tidak terhitung berapa jumlah anggaran Negara yang di makan koruptor tiap tahun, dan itu terjadi merata di seluruh departemen Negara, di seluruh tingkatan (pusat hingga daerah), di seluruh pelosok nusantara.
Kehancuran tenaga produktif nasional sebagai akibat dari kehancuran industri nasional. Sistem pendidikan nasional yang menghambat akses rakyat miskin untuk bersekolah merupakan cermin dari pendidikan colonial yang diterapkan pada masa politik etis. Pada 28 september 2010 emerintah SBY-Boediono mengeluarkan peraturan pemerintah No.66/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan sebagai jawaban atas putusan MK yang mengalulkan gugatanUUBHP. Dalam PP No.66/2010,pemerintah tetap bersikukuh membatasi kuota mahasiswa miskin di PTN hanya 20% dan stsus BHMN tetap dipertahankan. rah dari system pendidikan nasional ini sebenarnya tidak lebih hanya untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah bagi modal-modal intenasional sebagai catatan, total 104,49 juta angkatan kerja yang disaat ini, sekitar 55,43 juta diantaranya berpendidikan SD ke bawah dan 19,85% berpendidikan SMP, 15,43% ber7,19% berpendidikan diploma dan 6,90% yang berpendidikan tinggi (sarjana). pada kuartal pertama 2010, badan pusat statistic mengeluarkan data bahwa pekerja di sector informal mengalami peningkatan menjadi 68,85% dan sector formal 33,75%. direktoarat jenderal pendidikan tinggi pada 2009 mencatat ada 961.000sarjana yang menganggur, yang berasal dari 2.900 perguruan tinggi dari berbagai disiplin. jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 740.000. rata peningkatan pengangguran lulusan perguruan tinggi tiap tahun sebesar 216.300.

Situasi Politik

kenyataan di lapangan politik menggariskan beberapa hal; pertama, mulai terbongkarnya persekongkolan rezim neoliberal di dalam negeri dan pihak asing dalam penyusunan puluhan undang-undang yang berbau neoliberal.
ada petunjuk yang semakin jelas Dn terang terkait keterlibatan pihak asing dalam proses penyusunan UU berbau neoliberal di Indonesia . menurut BIN(badan intelijen Negara), organisasi yang mengungkap laporan, menyatakan bahwa ada 79 UU di DPR yang di konsep oleh konsultan asing. UU pro-neoliberal ini bukan saja begitu terbuka terhadap modal asing dan liberalisasi ekonomi, tetapi jga mengacaukan system politik kita(UU pemilu, pilkada,dsb).
rejim sby-boediono masih berusaha menggunakan politik pencitraan, dengan dukungan media dan sejumlah intelektual kanan untuk menjaga kekuasaan politiknya dan mngaburkan berbagai-berbagai persoalan-persoalan besar. hanya saja, politik pencitraan ini mengalami keterbatasan dalam menghadapi sejumlah isu krusial dan nmembutuhkan ketegASAN,seperti sengketa perbataasan dengan Malaysia, kasus penyerangan HKBP,dsb.
lahirnya sejumlah orang-orang yang berani menabrak “tabu politik”, seperti kasus colonial suradji dan lain-lain, dan berani menyampaikan kritiknya secra langsung mengenai lemahnya kepemimpinan sby. ini sekaligus menandai’ krisis kepemimpinan” nasional dewasa ini yang menebabnya, mengutip pramoedya ananta toer, adalah ketiadaan pemimimpin yang berkarakter.
reshuffle cabinet hanya akan menjadi tambal sulam politik, sekaligus untuk menata kembali koalisi pendukung pemerintah yang sempat” kacau balau” karena prsoalan century di pastikan sby akan menjadikan”reshuffle” sebaga alat unutk bargain politik dengan rekan-rekan koalisinya termasuk merangkul kekuatan dari luar unutk bergabung.
isu” anti terorisme” terus di kembangkan sedemikian rupa unutk tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya penggalihan isu, memelihara front dngan imperialis AS dan Australia dan mengalihkan atau mengaburkan miusuh pokok perjuangan rakyat di dalam negeri
kemunculan nama sri mulyani (SMI), kendati masih wacana mengelintir kaum liberal dan sosdem kanan, cukup meresahkan di tangah kekosongan kandidat lain yang lebih progresif, demokratis, bersih, dan pro-rakyat pada pemilu 2014. di perkirakan,jika kandidat-kandidat pilprres 2014 adalah aburijal bakrie, rabowo subiyanto, dsb (semuannya) bermasalah, maka SMI bisa trejadi “kuda hitam” di sokong penuh capital internasional.
persoan budaya
perkembangan kebudayaan nasional seperti sudah terhenti, tergantikan oleh proses penghancuran karakter dan jiwa sebagai bangsa oleh imperialisme. syarat-syarat untuk kemajuan kebudayaan, seperti pendidikan, literature, kesenian, kesusastraan dsb hendak di matikan dan di tundukkan oleh kapitalisme neoliberal, misalnya melalui konsumtifisme, liberalism, komersialisasi, dan lail-lain.
contoh terbaru kebijakan terbaru di bidang pendidikan adalah pemberlakuan RSI/RSBI, yang sebetulnya hanya” ganti papan nama” tetapi kualitas dan mutu pendidikannya tetapi sama, namun harganya berkali kali lipat.
pendidikan kita masih berwatak colonial, yaitu, bahwa pendidikan berkualitas hanya di nikmati kaum kaya, sementara rakyat miskin hanya di beri kesempatan menikmati sekolash rendahan, yang nantinya akan di lempar menjadi tenaga kerja murah.
film,lagu-lagu, majalah, tarian-tarian di dominasi oleh kebudayaan impperialis, yang bersifat cabul, membodohi, dan merusak moral rakyat. meskipun begitu,tidak bisa di tutupi adanya sedikit kemajuan di perflm nasional, yaitu dengan di munculkannya film-film inspiratif seperti “sang pencerah”, “darah garuda”, “sang pemimpin”, Indonesia tanah air beta, dsb.
Posisi Dan Sikap yang seharusnya
system neoliberalisme telah menjadi penyebab paling pokok atas keterpurukan ekonomi, politik dan kebudayaan di dalam negeri. neoliberalisme juga menyebabkan politik luar negeri Indonesia tidak bermartabat. dan, dalam keadaan itu, SBY-boediono telah menjadi bagian dari masalah neoliberal ini.
unutk itu, tiada pilihan yang mungkin selainmelakukan gerakan banting stir atau memutar haluan, yakni meninggalkan segala hal yang berbau neoliberalisme dan imperialism dan kembali mewujudkan kedaulatan politik, dan budaya.
Posisi Terhadap Persoalan Ekonomi
tetap mengkampanyekan tiga program tripanji persatuan nasional ; 1. nasionalisasi perusahan strategi asing ,2. penghapusan utang luar negeri,3. dan bangun pabrik (industrialisasi) nasional unutk kesejahteraan rakyat. program ini jalan keluar atas persoalan peningkatan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi dari tahun ke tahun.
mendorong control Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hasil tambang, pertanian, kehutanan, kelautan,dsb.
proteksi terhadap pasar di dalam negeri, khususnya yang menampung produk industry menengah dan kecil di dalam negeri.
Posisi Terhadap Persoalan Politik
mendesak pencabutan seluruh UU pro-neoliberalisme
mendesak agar pemberlakuan UU protap(pemberlakuan tembak jitu)
pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu
Posisi Terhadap Persoalan Luar Negeri
mengecam politik luar negeri sby yang tidak bermartabat, tidak berdaulat dan pro kepada imperialism
mengecam intervensi America serikat terhadap kedaulatan Negara lain, seperti korea utara, iran, irak, afganistan, dan lain sebagainya.
menyerukan kepada bangsa-bangsa tertindas di dunia unutk kembali kepada semangat bandung 1995, hasil-hasil konferensi asia-afrika.
mendorong kerjasama antar bangsa unutk memajukan umat manusia


Di terbitkan oleh Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTK) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang mataram periode 2010/2011.


Kabid PTK. Sekretaris


Muh. Ikhsanul Yakin Arif Kurniadin