Mataram, 15 April 2009
Muh. Ikhsanul Yakin
sebagaimanaa yang di jelaskan secara singkat dalam Bab 1 bahwa HMIMPO sesungguhnya ’’lahir dari rahim HMI ’’. karena itu mendeskripsikan kelahiran HMI MPO tidak terlepas dari sejarah HMI tahun 1980 –an. Dimana konflik internal di tubuh HMI dalam menyikapi kebijakaaan pemerintah orde baru tentang asas tunggal pancasila melalui UUD Nomor 8
tahun 1985 tentang keormasan.
Sebagai sebuah catatan, perlu di deskkripsikan dalam menyikapi kebijakan pemerintah tentang pegantian dasar ormas tersebut oleh umat islam di tanggapi oleh empat sikap. Menerima tanpa banyak persoalan. Sikap yang demikian ini antara lain ditunjukan oleh NU dan kelompok kelompok lain yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau partai pemerintah pada saat itu, dengan alas an bahwa pancasila tidak bertentangan dengan islam. Kedua, mau menerimanya tetapi menunggu adanya undang undang formal yang dibuat oleh pemerintah. Menurut catatan M.Rusli Karim, kebanyakan ormas islam menggambil sikap kedua ini termasuk Muhammadiyah.
Ketiga, bersikap apatis, yaitu mereka yang berpendidikan rendah dan selalu mendukung kehendak pemerintah. Sikap ketiga ini merupakan sikap mayoritas umat islam. Keempat, menolak sama sekali kebijakan pemerintah tersebut. Adapun yang termasuk sikap yang keempat ini ditunjukan oleh HMI MPO, pelajar islam Indonesia( PII ), dan gerakan pemuda marhaenis.
Didalam HMI sendiri pada isu kebijakan asas tunggal mulai menguat tahun 1982, terlihat keteguhan HMI memprtahankan asas islam sebagai asas organisasinya. Hal ini terlihat kemudian saat HMI menggelar kongres ke-15 di medan tahun 1983 yang dalam hasil kongresnya menegaskan bahwa dasar HMI tetap islam. Sekalipun dalam kongres tersbut sesungguhnya ada upaya dari rezim orde baru melalui menpora yang ada pada waktu itu dijabat oleh Abdul Ghafur-yang juga alumni HMI-hingga PB HMI mau berjanji pada menpora bahwa pada kongres ke – 15 pancasila dan sekaligus terjadi konflik kepentingan antara pemerintah dan massa HMI.
Pada perjalanan HMI selanjutnya, amanah dari kongres medan untuk tetap mempertahankan asas islam, tidak saja memperoleh penafsiran yang berbeda, tetapi juga melahirkan sikap dan kebijaksanaan berbeda antara pengurus besar dengan cabang-cabang utama HMI. Hal ini terlihat ketika PB HMI yang saat itu ketua umumnya di jabat oleh Harry Azar azis melaporkan sikapnya tentang penerimaan asas tunggal tersebut kepada menpora dengan surat PB HMI nomor 1397/B/sek/07/1405tertanggal 6 rajab 1405 H atau 28 maret 1985 perihal kesepakatan PB HMI tentang pancasila sebagai satu –satunya asas yang akan di tetapkan dalam sidang MPK dan pleno111 PB HMI. Sikap yang di lakukan PB HMI ini di respon oleh cabang-cabang utama HMI antara lain oleh HMI cabang Yogyakarta.
Selanjutnya PB HMI menggadakan siding pleno 111 dan rapat MPK siding pleno 111 PB HMI dan rapat majelis pekerja kongres (MPK)11 ini berlangsung di ciloto, jawa barat, tanggal 1-7 april 1985. Hasil dari siding pleno dan rapat MPK tersebut menetapkan pancasila sebagai asas organisasi HMI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar