BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian
tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara –
cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan
perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat
tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan
Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud
dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih
baik.Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu – isu
praktis sehari hari di sekolah; tentang
kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang
dibangun melalui jalur pendidikan.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan Politik ?
1.2.2 Bagaimana Hubungan Antara Politik dan
Pendidikan ?
1.2.3 Bagaimana Kontrol Negara Terhadap Pendidikan
?
1.2.4 Bagaimana Sketsa Politik Pendidikan di
Indonesia ?
1.3 Tujuan Pembahasan
1.3.1 Untuk mengetahui pengertian politik
1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara politik dan
pendidikan
1.3.3 Untuk mengetahui kontrol Negara terhadap
pendidikan
1.3.4 Untuk mengetahui sketsa politik pendidikan
di Indonesia
1.4 Manfaat Pembahasan
Manfaat yang dapat diperoleh melalui
pembahasan ini adalah:
1.4.1 Memberi
pengetahuan kepada pendidik tentang politik pendidikan di Indonesia
1.4.2 Memberi
pengetahuan kepada pendidik bagaimana peranan politik dalam perkembangan pendidikan
di Indonesia.
1.4.3 Memberi
pengetahuan kepada pendidik tentang hubungan politik dan pendidikan
1.4.4 Memberi
pengetahuan kepada pendidik tentang sketsa politik pendidikan di Indonesia
]
BAB II
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hakekat
Politik
Politik adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah
seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun nonkonstitusional.
Di samping itu
politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
1.
Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk
mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2.
Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara
3.
Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4.
Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan
dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu
dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan
politik, legitimasi, sistem
politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah
pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai
politik.
2.2 Hubungan Politik dan Pendidikan
Pendidikan dan politik adalah dua
elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju
maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang
terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal,
keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu
Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga –
lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik
masyarakat di Negara tersebut. Ada
hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara.
Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal
perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.
PendidIkan sering dijadikan media
dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka
politik. Di Negara – Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan
politk dimulai oleh Plato
dalambukunya Republic
yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan
metode pendidikan.
Plato mendemonstrasikan dalam buku
tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan
yang terkait dengan lembanga – lembaga politik. Plato menggambarkan adanya
hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya
sakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato
tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan
pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.
Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe
(1965 : 287), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan
politik terikat tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik
dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap
kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan
politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia).
Dalam masyarakat yang lebih maju
dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai – nilai dan lembaga barat,
pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke
pola modern. Dibanyak Negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat
kuat. Jika politik dipahami sebagai
praktik kekuatan, kekuasan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan
keputusan – keputusan otoritatif tentnag alokasi sumber daya dan nilai – nilai
sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah
sebuah bisnis politik.
Hal tersebut menegaskan bahwa
pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling
mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung
unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada
kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.
2.3 Kontrol Negara terhadap Pendidikan
Sebagai suatu proses yang banyak
menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak
mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis
bagi kehidupan manusia sehingga program – program dan proses yang ada di
dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang
diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat
pedulu dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang
pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan
yang memiliki kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk
memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan
control yang sangat ketat terhadap program – program pendidikan, baik yang
diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
Pemerintah adalah bagian dari
Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan
paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara.
Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan
peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.
Menurut Dale (1989: 39 - 43), control
Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara
legal. Kedua, system pendidikan
dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas.
Ketiga, penerapan wajib pendidikan
(compulsory education). Keempat,
reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam
konteks tertentu. Dale (1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam
bidang pendidikan, sepeti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek
tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.
2.4 Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia
Setiap periode perkembangan
pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena
perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknolgi, karakteristik, dan kesadara politik yang banyak mempengaruhi masa
depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor
politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan
aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang
sedang berkuasa.
Ada
empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :
1. Peningkatan
pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan
relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan
kualitas pendidikan
4. Peningkatan
efisiensi pengelolaan pendidikan.
Sketsa
penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode
perkembangan, yaitu :
1. Periode
pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga
pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air
mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan
hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh
tokoh – tokoh agama.
2.
Periode kedua adalah periode kolonial
Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini
penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan
pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas
pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh
segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak
bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang
dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah
kolonial.
3.
Periode ketiga adalah periode
pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai
kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai –
nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke
seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada
masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.
4.
Periode keempat adalah periode Orde
Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini
kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai
nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan
berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation
and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional
dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5.
Periode kelima adalah periode Orde Baru
yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan
menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang,
khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi, dan evaluasi pendidikan
diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama
pembagunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.
6.
Periode keenam adalah periode Reformasi
yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi,
demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga
penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri
prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan
terkait.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Politik
pendidikan atau the politics of education
adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan
dengan cara – cara penyampaiannya.
2. Politik adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
3. pendidikan
dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi.
Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur
politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan
aspek – aspek kependidikan.
4. Kontrol
Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara
legal. Kedua, system pendidikan
dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas.
Ketiga, penerapan wajib pendidikan
(compulsory education). Keempat,
reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam
konteks tertentu.
5. Sketsa
penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode
perkembangan, yaitu : periode awal atau periode prasejarah, periode kolonial
Belanda, periode pendudukan Jepang, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode
Reformasi.
3.2 Saran
Memperhatikan
serta tetap mengikuti perkembangan politik di Indonesia, agar dapat memberikan
sumbangsih yang bernakna bagi dunia pendidikan.
DAFTAR
PUSTAKA
Sirozi,
M.2005.Politik Pendidikan.Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
http:/re-searchengines.com/art05-73.html/
http:
//www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia
http:/jawabali.com/pendidikan/politik-pendidkan-557
Tidak ada komentar:
Posting Komentar